Penerimaan Pajak Sektor Tambang Rendah

kompas.com, Jum'at 14 Mei 2010

JAKARTA - Wakil Presiden Boediono meminta Menteri Kooinator Perekonomian Hatta Radjasa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk lebih mencermati penerimaan sektor pajak dari pertanian dan pertambangan. Sebab, hingga awal Mei ini, penerimaan pajak dari dua sektor tersebut, diakui masih rendah.

Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor Pertanian dan Pertambangan tercatat hanya Rp 8,8 triliun, pada hal tahun lalu pada periode yang sama tercatat mencapai Rp 12,4 triliun. Demikian juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari kedua sektor tersebut, tercatat baru mencapai Rp 1,8 triliun, padahal pada periode yang sama penerimaan di sektor tersebut mencapai R p 6,1 triliun.

Hal itu diungkapkan Sri Mulyani Indrawati dan Hatta Radjasa, dalam keterangan pers, seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Wapres Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (14/5/2010) .

"Penerimaan pajak di sektor pertanian dan t ambang masih tidak mencerminkan penguatan. Penerimaan PPh sektor tersebut baru Rp 8,8 triliun, sedangkan tahun lalu mencapai Rp 12,4 triliun. Adapun PPN baru mencapai Rp 1,8 triliun, sementara tahun lalu mencapai Rp 6,1 triliun," tandas Sri Mulyani.

Oleh sebab itu, tambah Sri Mulyani, Wapres Boediono meminta untuk dipantau penyebab dan dicarikan jalan keluarnya agar penerimaan negara bisa tercapai sesuai target.

Menurut Hatta Radjasa, pihaknya diminta untuk mencermati apa penyebab dari penurunan penerimaan negara dari sektor pajak pertanian dan pertambangan. Apakah ini terjadi akibat dari konsolidasi dari beban-beban yanga lalu. Ini yang harus dicermati. Seharusnya, ini tidak terjadi mengingat harga-harga komoditas sekarang tengah meningkat dan produknya juga tinggi, kata Hatta.

Dikatakan Hatta, jalan keluar dari masalah ini adalah transpransi terkait jumlah produksi dan hasil penjualan komoditas tersebut. "Kami akan meminta data ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan pemerin tah daerah. Dari data itu akan kita lihat di masa hilangnya itu dan apakah penyebabnya. Inilah yang akan menjadi tugas Tim Pengamanan dan Pendapatan Negara yang akan dibentuk," lanjut Hatta.

Surplus

Lebih jauh, Sri Mulyani menyatakan, kondisi keuangan negara di APBN-P 2010 cukup baik dan malah terjadi surplus. "APBN-P 2010 saat ini posisi dana tunai pemerintah mencapai Rp 91 triliun, yang berasal dari surplus Rp 50,9 triliun dan pembiayaan Rp 40,1 triliun," ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, di masa datang, pemerintah akan tetap menjaga momentum mengingat pada kuartal II tahun ini, kondisi ekonomi masih cukup kuat. Asalkan, stabilitas fiskal dan moneter tetap harus dijaga terus oleh Bank Indonesia dari risiko krisi keuangan di Yunani serta di namika di sektor Asia.

Oleh sebab itu, proyeksi kuartal II dan III pertumbuhan ekonomi akan mencapi sekitar 6 persen atau lebih sedikit dari kuartal III. "Ini menunjukan pertumbuhan rata-rata per tahun akan menunjukan di kisaran 5,8 persen," ujar Sri Mulyani.