SBY Minta Kembalikan Kepercayaan Rakyat Terhadap Sektor Pajak

ekonomi.tvone.co.id, Rabu 21 Juli 2010

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, kepercayaannya terhadap Direktorat Jenderal Pajak akan cepat pulih jika seluruh jajaran lembaga itu benar-benar menunjukan integritas, kapasitas, dan kinerja yang baik.

"Makin cepat ditunjukkan, makin cepat pula kepercayaan saya itu pulih kembali," kata Presiden Yudhoyono saat memberikan pengarahan kepada jajaran Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/7).

Presiden mengatakan, lembaga tersebut agar melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan kinerja, dan menghentikan perilaku- buruk. Menurut dia, pada awal masa jabatannya sebagai presiden pada 2004, Ditjen Pajak dan Bea dan Cukai adalah dua dari empat lembaga pertama yang ia kunjungi mengingat arti penting lembaga-lembaga itu bagi negara.

"Enam tahun berlalu, sebagian berubah namun sebagian tidak berubah," ujarnya. Namun terhadap upaya reformasi perpajakan, Presiden Yudhoyono menyampaikan dukungan penuhnya pada setiap perbaikan, peningkatan kinerja, dan langkah reformasi.

"Kalau saudara sudah memiliki agenda, prioritas, program aksi dalam tahap kedua ini, jalankan. Jalankan dengan benar dan kemudian lakukan evaluasi untuk melihat hasil konkretnya," katanya. Sebelumnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyampaikan komitmen Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai untuk melakukan reformasi tahap kedua.

Pada kesempatan itu, di hadapan lebih dari 200 pejabat dan pegawai Ditjen Pajak dan Bea dan Cukai, Presiden juga menggarisbawahi perspektif moral dan keadilan dari pajak dan bea dan cukai. Ia mengatakan, iklan layanan masyarakat "Orang Bijak Bayar Pajak", tidak hanya berlaku bagi wajib pajak, namun juga petugas pajak.

"Petugas pajak yang bijak adalah petugas pajak yang mengelola urusan perpajakan dengan baik dan benar," katanya. Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan acara itu, antara lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Jaksa Agung Hendarwan Supanji, dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto (Ant).